Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengklaim telah berhasil menurunkan skor indeks risiko bencana di wilayahnya menjadi 136,12. Klaim tersebut disampaikan BPBD Palu pada Kamis (24/9/2026), menunjukkan adanya penurunan tingkat risiko bencana yang terus berlangsung di kota yang pernah dilanda gempa bumi dan tsunami dahsyat pada 2018 tersebut. Informasi ini dipublikasikan melalui portal berita Antara dalam format video.
Menurut keterangan yang dihimpun dari sumber Antara, BPBD Kota Palu menyatakan bahwa skor indeks risiko bencana di wilayah tersebut mengalami penurunan berkelanjutan. Angka 136,12 yang diklaim sebagai capaian terkini menunjukkan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, rincian lebih detail mengenai metodologi perhitungan indeks dan periode waktu penurunan skor tersebut belum dijelaskan dalam sumber yang tersedia.
Kota Palu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Wilayah ini terletak di zona patahan aktif Palu-Koro dan berada di pesisir yang rentan terhadap ancaman tsunami. Pengalaman traumatis gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang disusul tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018 menewaskan ribuan jiwa dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur kota, menjadikan upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas utama pemerintah daerah.
Indeks risiko bencana merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Semakin rendah angka indeks risiko bencana, semakin baik kesiapan dan ketahanan daerah tersebut terhadap ancaman bencana. Penurunan skor indeks ini umumnya dicapai melalui berbagai intervensi seperti peningkatan infrastruktur tahan bencana, penguatan sistem peringatan dini, pelatihan masyarakat, dan perbaikan tata ruang wilayah.
BPBD Kota Palu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam koordinasi berbagai program pengurangan risiko bencana. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, organisasi kemanusiaan, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ketahanan kota terhadap bencana. Namun, detail program-program spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana ini belum diuraikan dalam sumber yang ada.
Klaim penurunan indeks risiko bencana ini menjadi indikator positif bagi upaya pemulihan dan pembangunan kembali Kota Palu pasca-bencana 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur tahan gempa, relokasi permukiman dari zona bahaya, dan penguatan sistem peringatan dini tsunami telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.
Meski demikian, informasi yang tersedia dari sumber Antara masih terbatas pada klaim penurunan skor indeks tanpa menyertakan data pembanding dari periode sebelumnya. Tidak disebutkan berapa skor indeks risiko bencana Kota Palu pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga sulit untuk mengukur seberapa signifikan penurunan yang telah dicapai. Data komparatif semacam ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai progres pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut.
Selain itu, belum ada penjelasan mengenai komponen-komponen spesifik dari indeks risiko bencana yang mengalami perbaikan. Indeks risiko bencana umumnya terdiri dari tiga komponen utama yakni bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Informasi mengenai komponen mana yang paling berkontribusi terhadap penurunan skor akan memberikan pemahaman lebih baik tentang efektivitas program-program yang telah dijalankan serta area mana yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Capaian yang diklaim BPBD Palu ini juga perlu diverifikasi melalui penilaian independen dari lembaga yang berwenang di tingkat nasional, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi eksternal akan memberikan kredibilitas lebih tinggi terhadap klaim penurunan indeks risiko bencana dan memastikan bahwa metodologi perhitungan yang digunakan sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak-pihak tersebut terkait klaim BPBD Palu.
Ke depan, tantangan bagi Kota Palu adalah mempertahankan dan terus menurunkan skor indeks risiko bencana melalui implementasi program-program mitigasi yang berkelanjutan. Mengingat karakteristik geografis dan geologis wilayah yang tidak dapat diubah, upaya pengurangan risiko harus difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah serta pengurangan kerentanan melalui penataan ruang yang lebih baik. Komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya membangun Kota Palu yang lebih tangguh terhadap bencana.