Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur membantah keras tudingan melakukan intervensi terhadap mutasi personel kepolisian. Bantahan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa partai tersebut mencampuri rotasi jabatan polisi menyusul penangkapan salah satu anggota DPRD dari kader Gerindra yang terjerat kasus narkoba. Informasi ini dilaporkan CNN Indonesia pada Selasa, 3 November 2026.
Selain membantah tuduhan intervensi, DPD Gerindra Jatim juga mengungkapkan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap kader partai mereka. Kasus dugaan pemerasan ini kini tengah dalam proses pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia. Namun, rincian mengenai identitas kader yang diduga menjadi korban pemerasan belum diungkapkan secara detail oleh pihak partai.
Kasus ini bermula dari penangkapan seorang anggota DPRD dari Partai Gerindra yang diduga terlibat dalam perkara narkoba. Penangkapan tersebut kemudian memicu spekulasi di publik mengenai adanya upaya dari partai politik untuk mempengaruhi proses hukum, termasuk melalui intervensi terhadap mutasi atau rotasi pejabat kepolisian yang menangani kasus tersebut. Spekulasi ini dengan tegas dibantah oleh jajaran DPD Gerindra Jawa Timur.
Menurut sumber CNN Indonesia, pihak DPD Gerindra Jatim menegaskan bahwa partai tidak memiliki kepentingan maupun kewenangan untuk mencampuri urusan internal kepolisian, termasuk dalam hal rotasi dan mutasi personel. Partai menyatakan bahwa mereka menghormati independensi institusi penegak hukum dan proses hukum yang sedang berjalan terhadap kader mereka yang terlibat kasus narkoba.
Terkait dugaan pemerasan, pihak Gerindra Jatim mengindikasikan bahwa ada oknum aparat kepolisian yang diduga memanfaatkan situasi penangkapan anggota DPRD untuk melakukan tindakan pemerasan. Dugaan ini telah dilaporkan kepada pihak berwenang dan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Propam Polri. Propam merupakan unit internal kepolisian yang bertugas mengawasi dan menegakkan disiplin serta etika profesi anggota polisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Propam Polri mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap dugaan pemerasan tersebut. Belum diketahui pula apakah sudah ada oknum polisi yang ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam tahap penyelidikan awal. Pihak kepolisian juga belum memberikan konfirmasi mengenai kebenaran tuduhan intervensi mutasi yang dituduhkan kepada DPD Gerindra Jatim.
Kasus ini menambah deretan persoalan yang melibatkan hubungan antara partai politik dan institusi penegak hukum. Dugaan intervensi politik terhadap proses hukum dan rotasi pejabat kepolisian kerap menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dari pengaruh kepentingan politik. Di sisi lain, dugaan pemerasan oleh oknum polisi juga menjadi catatan serius bagi upaya reformasi internal kepolisian.
Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, Kapolda Metro Jaya dilaporkan melakukan rotasi jabatan secara massal di lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk posisi Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim). Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi kepolisian, meskipun tidak terkait langsung dengan kasus di Jawa Timur. Informasi mengenai rotasi di Polda Metro Jaya ini dilaporkan CNN Indonesia pada waktu yang sama.
DPD Gerindra Jawa Timur menegaskan komitmen mereka untuk tetap mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Partai menyatakan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap kebenaran, baik terkait kasus narkoba yang menjerat kader mereka maupun dugaan pemerasan yang dilaporkan. Namun, partai juga meminta agar proses hukum berjalan sesuai prosedur tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari internal partai sendiri.
Publik dan pengamat hukum kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, terutama hasil pemeriksaan Propam terhadap dugaan pemerasan dan klarifikasi resmi dari kepolisian mengenai tuduhan intervensi mutasi. Transparansi dalam penanganan kasus ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dari pihak manapun dalam proses penegakan hukum.

