Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai anggota forum negara-negara berkembang BRICS untuk mendorong agenda pembangunan inklusif. Penilaian ini disampaikan oleh lembaga yang fokus pada isu-isu pembangunan Indonesia tersebut pada Senin, 20 Juli 2026. Keanggotaan Indonesia di BRICS dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi negara dalam forum multilateral yang beranggotakan ekonomi-ekonomi besar dunia.
Menurut informasi yang dipublikasikan portal berita Antara, INFID melihat posisi Indonesia sebagai anggota BRICS membuka ruang bagi negara untuk memainkan peran lebih aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan global. BRICS sendiri merupakan forum kerja sama yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang kemudian diperluas dengan masuknya beberapa negara termasuk Indonesia. Forum ini dikenal sebagai platform bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan bersama di kancah internasional.
INFID sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada pembangunan Indonesia telah lama mengadvokasi pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Lembaga ini secara konsisten memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan nasional maupun keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional. Penilaian INFID terhadap peluang Indonesia di BRICS mencerminkan harapan bahwa negara dapat memanfaatkan platform ini untuk kepentingan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Pembangunan inklusif yang dimaksud mencakup upaya memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan. Konsep ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi warga negara. Dalam konteks BRICS, agenda pembangunan inklusif menjadi relevan mengingat negara-negara anggota menghadapi tantangan serupa terkait kesenjangan dan kemiskinan.
Keanggotaan Indonesia di BRICS dipandang strategis karena forum ini memiliki pengaruh signifikan dalam arsitektur ekonomi dan keuangan global. BRICS telah membentuk New Development Bank sebagai alternatif lembaga pembiayaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Indonesia berpotensi memanfaatkan akses ke sumber pembiayaan ini untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dan program pembangunan sosial yang inklusif di dalam negeri.
Selain aspek pembiayaan, keanggotaan di BRICS juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan sesama negara anggota. Forum ini menyediakan platform untuk dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman terbaik dalam mengelola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara BRICS lainnya yang telah berhasil mengangkat jutaan warga dari kemiskinan melalui berbagai program pembangunan inovatif.
Namun demikian, informasi detail mengenai strategi spesifik yang direkomendasikan INFID untuk memaksimalkan peluang Indonesia di BRICS belum tersedia dalam sumber yang dipublikasikan. Begitu pula dengan langkah-langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk mendorong agenda pembangunan inklusif melalui forum BRICS masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Publikasi dari Antara hanya menyebutkan penilaian umum INFID tentang peluang strategis yang dimiliki Indonesia tanpa merinci rekomendasi kebijakan yang spesifik.
Penilaian INFID ini muncul di tengah berbagai dinamika pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dilaporkan sedang memetakan peran berbagai lembaga dalam mendukung pembangunan di Bali, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengkoordinasikan upaya pembangunan di berbagai wilayah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil seperti INFID dalam memberikan masukan terhadap kebijakan luar negeri dan pembangunan Indonesia mencerminkan pentingnya partisipasi multi-pihak dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif dari lembaga non-pemerintah sering kali memberikan sudut pandang alternatif yang melengkapi analisis pemerintah, terutama dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas terakomodasi dalam kebijakan nasional. Dalam konteks keanggotaan BRICS, masukan dari organisasi seperti INFID dapat membantu pemerintah merumuskan posisi yang lebih komprehensif dan inklusif.