Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara
Pakar Hukum Tata Negara Herdiansyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera memproses nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ijazahnya. Menurut Herdiansyah, DPR memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Wapres Gibran berdasarkan kedua putusan lembaga peradilan tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 2 November 2026, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Desakan pakar hukum ini muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Pembatalan suket penyetaraan tersebut memicu babak baru polemik politik yang melibatkan posisi Wakil Presiden. Putusan MA ini menjadi salah satu landasan yang dikemukakan Herdiansyah dalam mendorong DPR mengambil langkah konstitusional terhadap Gibran.
Polemik ijazah Gibran telah menjadi isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan surat keterangan penyetaraan yang sebelumnya menjadi dasar legitimasi pendidikan formal Wakil Presiden. Keputusan ini kemudian diikuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga terkait dengan persoalan serupa, meskipun detail spesifik putusan MK belum dijelaskan secara rinci dalam sumber yang tersedia.
Herdiansyah dalam pandangannya menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan konstitusional untuk memproses pemakzulan pejabat negara, termasuk Wakil Presiden. Dasar hukum yang dimaksud bersumber dari putusan kedua lembaga peradilan tinggi tersebut yang dinilai dapat menjadi landasan untuk mempertanyakan kelayakan Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden. Namun, mekanisme dan tahapan konkret yang harus ditempuh DPR masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Sejumlah tokoh politik dan pengamat hukum dilaporkan telah memberikan tanggapan terhadap dampak putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran. Respons dari berbagai kalangan ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian publik yang luas dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik nasional. Meski demikian, rincian tanggapan spesifik dari tokoh-tokoh tersebut belum diuraikan secara detail dalam sumber yang ada.
Proses pemakzulan terhadap pejabat setingkat Wakil Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prosedur ini memerlukan tahapan yang panjang dan melibatkan beberapa lembaga negara, termasuk DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Jika DPR memutuskan untuk menindaklanjuti desakan pakar hukum ini, maka akan diperlukan proses verifikasi dan pembuktian yang komprehensif sebelum sampai pada tahap pemakzulan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR RI mengenai rencana menindaklanjuti desakan Herdiansyah. Sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap isu ini juga belum terkonfirmasi secara publik. Demikian pula, tanggapan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tim hukumnya terhadap desakan pemakzulan ini belum tersedia dalam sumber-sumber yang dapat diakses.
Kasus ini menambah deretan polemik hukum dan politik yang melibatkan pejabat tinggi negara di Indonesia. Pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah oleh MA menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi persyaratan calon pejabat negara pada tahap awal. Hal ini juga berpotensi mendorong evaluasi terhadap mekanisme pengawasan kelengkapan administrasi calon pemimpin nasional di masa mendatang.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau mengingat implikasinya yang luas terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia. Publik menanti sikap resmi dari DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memproses atau menolak desakan pemakzulan tersebut. Sementara itu, kepastian hukum mengenai status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan yang sedang berjalan.

