Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara
Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) melaporkan bahwa otoritas Afghanistan telah menahan sedikitnya 52 perempuan terkait pelanggaran aturan busana. Laporan ini disampaikan oleh UNAMA pada Kamis (9/10/2026) sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Penahanan tersebut menambah keprihatinan internasional terhadap pembatasan hak-hak perempuan di negara yang dikuasai Taliban sejak Agustus 2021.
UNAMA sebagai badan PBB yang bertugas memantau situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Afghanistan menyatakan temuan ini sebagai bagian dari dokumentasi pelanggaran hak perempuan yang terus berlangsung. Jumlah 52 perempuan yang ditahan merupakan angka minimal yang berhasil diverifikasi oleh misi PBB tersebut. Kemungkinan jumlah sebenarnya lebih tinggi mengingat keterbatasan akses pemantauan di berbagai wilayah Afghanistan.
Penahanan perempuan terkait busana ini mencerminkan penerapan aturan ketat yang diberlakukan otoritas Afghanistan terhadap cara berpakaian perempuan di ruang publik. Sejak Taliban kembali berkuasa, berbagai pembatasan telah diberlakukan terhadap perempuan, termasuk kewajiban menutup aurat secara ketat dan larangan beraktivitas tanpa pendamping mahram. Aturan-aturan ini telah menuai kritik keras dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia.
Sumber dari kantor berita Antara menyebutkan bahwa UNAMA secara konsisten memantau dan melaporkan situasi hak asasi manusia di Afghanistan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Namun, rincian lebih lanjut mengenai lokasi spesifik penahanan, identitas para perempuan yang ditahan, serta durasi penahanan belum disampaikan dalam laporan yang tersedia. Informasi mengenai apakah para perempuan tersebut telah dibebaskan atau masih dalam tahanan juga belum dikonfirmasi.
Penahanan ini menambah daftar panjang pembatasan terhadap perempuan Afghanistan yang telah didokumentasikan sejak perubahan rezim. Perempuan di Afghanistan kini menghadapi berbagai larangan, mulai dari akses pendidikan tinggi, bekerja di sebagian besar sektor, hingga pembatasan mobilitas dan cara berpakaian. Kondisi ini telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai negara dan lembaga internasional yang terus mendesak perbaikan situasi hak asasi manusia.
UNAMA sebagai representasi PBB di lapangan memiliki mandat untuk memantau implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB dan memberikan bantuan kemanusiaan serta dukungan politik kepada rakyat Afghanistan. Dalam menjalankan tugasnya, UNAMA secara rutin menerbitkan laporan mengenai situasi hak asasi manusia, termasuk dokumentasi pelanggaran yang terjadi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Komunitas internasional telah berulang kali menyuarakan keprihatinan terhadap pembatasan hak perempuan di Afghanistan. Berbagai negara dan organisasi internasional terus mendesak otoritas Afghanistan untuk menghormati hak asasi manusia fundamental, termasuk hak perempuan untuk berpakaian, bekerja, dan mengakses pendidikan. Namun, hingga saat ini belum ada perubahan signifikan dalam kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan di negara tersebut.
Laporan UNAMA mengenai penahanan 52 perempuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam menekan otoritas Afghanistan. Dokumentasi yang dilakukan oleh badan PBB ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan bukti konkret mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Namun, efektivitas tekanan internasional dalam mengubah kebijakan domestik Afghanistan masih menjadi tantangan tersendiri mengingat isolasi politik dan ekonomi yang dialami negara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari otoritas Afghanistan mengenai laporan UNAMA tersebut. Pihak-pihak terkait juga belum memberikan klarifikasi mengenai dasar hukum penahanan, proses peradilan yang dijalani para perempuan tersebut, atau rencana pembebasan mereka. Situasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya dialog dan diplomasi dengan pemerintahan de facto Afghanistan terkait isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

