Nasional

Eks Ketua KPU Bantah Tuduhan Doli Kurnia soal Pasal PKPU yang Tidak Dibahas

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah keras tuduhan bahwa Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 tidak pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat.

Foto editorial untuk berita Eks Ketua KPU Bantah Tuduhan Doli Kurnia soal Pasal PKPU yang Tidak Dibahas

Gambar unggahan redaksi Pena Nusantara

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah keras tuduhan yang menyatakan bahwa Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan regulasi. Bantahan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Doli Kurnia terkait proses pembahasan pasal kontroversial tersebut.

Menurut laporan CNN Indonesia yang dipublikasikan pada 12 Oktober 2026, Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 telah melalui pembahasan resmi dan mendapat persetujuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pernyataan tegas ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang beredar di publik mengenai proses penyusunan peraturan pemilihan umum tersebut.

Hasyim Asy'ari bahkan menggunakan ungkapan yang cukup keras dalam menyampaikan bantahannya. Ia menyinggung Doli Kurnia dengan pernyataan yang menekankan bahwa lupa terhadap suatu hal masih dapat dimaklumi, namun bersikap munafik adalah hal yang tidak dapat diterima. Ungkapan ini menunjukkan tingkat ketegangan dalam polemik yang terjadi antara kedua pihak.

Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 menjadi sorotan karena diduga memiliki implikasi penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, rincian spesifik mengenai substansi pasal tersebut dan mengapa menjadi kontroversial tidak dijelaskan secara detail dalam sumber yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk memahami konteks lengkap dari perdebatan yang terjadi.

Tuduhan yang dilontarkan oleh Doli Kurnia tampaknya mempertanyakan legitimasi proses pembahasan pasal tersebut dalam forum resmi KPU. Namun, Hasyim Asy'ari dengan tegas membantah klaim ini dan menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Perbedaan versi ini mencerminkan adanya ketidaksepahaman atau perbedaan persepsi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan PKPU.

Rapat Dengar Pendapat yang disebutkan oleh Hasyim Asy'ari merupakan mekanisme standar dalam penyusunan regulasi KPU yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam RDP tersebut, berbagai pasal dalam PKPU dibahas dan mendapat masukan sebelum disahkan. Hasyim menegaskan bahwa Pasal 18 ayat 3 telah melalui tahapan ini dan mendapat persetujuan dari peserta rapat.

Polemik ini muncul di tengah perhatian publik terhadap berbagai regulasi pemilihan umum yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perdebatan mengenai proses penyusunan PKPU menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembuatan regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Doli Kurnia menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Respons dari pihak Doli Kurnia akan menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kronologi dan fakta sebenarnya terkait pembahasan Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 tersebut.

Publik dan pemangku kepentingan pemilu masih menunggu penjelasan yang lebih komprehensif dari kedua belah pihak mengenai substansi perdebatan ini. Transparansi dalam proses penyusunan regulasi pemilu menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya dokumentasi yang baik dalam setiap tahapan pembahasan regulasi strategis.